Adakah Syari’at Bicara BBM?

Oleh: Fahmi Amhar

Suka atau tidak, harga BBM naik (lagi atau terus). Mengapa bisa terjadi? Alasan pemerintah untuk mengurangi subsidi. Subsidi BBM masih sangat besar, dan konon ini lebih baik dialihkan untuk membiayai pembangunan. Masih alasan pemerintah: subsidi BBM justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sudah kaya, yakni yang punya kendaraan, atau bisa lebih banyak memborong sembako yang murah karena BBM disubsidi. Sedang alasan yang berseberangan dengan pemerintah adalah hal ini lebih terjadi karena paksaan IMF.

Mengapa BBM perlu subsidi, ada tiga poin di sini yang perlu kita soroti.

Pertama adalah masalah teknologi. Agar BBM ini bisa ditemukan, diambil dan diolah, diperlukan sejumlah teknologi, yang faktanya saat ini semuanya dikuasai oleh industri asing. Dan karena itu, maka pihak asing memaksakan sejumlah aturan yang pasti akan menguntungkan mereka, bilamana Indonesia mau mendayagunakan potensi migasnya. Pada umumnya mereka menginginkan sistem kontrak bagi hasil, yaitu mereka memasukkan modal terlebih dulu (investasi), kemudian setelah menghasilkan (operasional), mereka “dibayar” dengan bagi hasil BBM yang dihasilkan itu. Hanya saja kontrak bagi hasil ini berjangka waktu yang sangat panjang, misalnya 10, 25 atau bahkan 50 tahun. Padahal barangkali, dengan hanya beberapa tahun saja, investasi mereka sudah akan kembali. Namun kalau Indonesia menginginkan skema yang lain, misalnya mereka hanya dibayar secukupnya saja, atau kita beli saja teknologi mereka secara langsung lalu kita operasikan sendiri, maka mereka juga akan “kong-kali-kong”. Prinsipnya mereka harus untung besar. Inilah fakta yang ada, dan ini semua berasal dari politik teknologi selama ini yang tidak efektif.

Kedua adalah masalah distribusi. BBM dianggap merupakan komoditi hajat hidup orang banyak, sehingga harus dibuat murah. Harga BBM dari pangkalan Pertamina atau SPBU di seluruh Indonesia diharuskan sama, dan harga ini ditentukan dengan suatu Keputusan Menteri. Namun setiap orang boleh membeli BBM berapapun banyaknya. Sistem ini mau tidak mau harus didukung suatu sistem subsidi, setidaknya subsidi silang, karena biaya penyediaan BBM di tiap daerah sesungguhnya tidak sama. Hasil penjualan (termasuk ekspor) BBM minimal harus seimbang dengan biaya operasional pencarian, pengambilan, pengolahan serta distribusi. Yang jadi masalah adalah ketika keseimbangan ini terganggu. Konsumsi BBM dalam negeri yang disubsidi ini terus meningkat, yang antara lain disebabkan oleh kebijakan perencanaan wilayah yang tidak optimal sehingga memancing kebutuhan BBM untuk transportasi yang tinggi. Di sisi lain ketika tiba-tiba terjadi krisis moneter, biaya teknologi dalam Rupiah jadi melonjak sementara harga BBM dalam negeri menjadi begitu murah dibanding harga di pasar dunia, sehingga penyelundupan BBM ke luar negeri menjadi bisnis yang amat menggiurkan. Karena itu politik subsidi BBM ini memang belum bisa dibilang adil. Seorang petani yang merasakan subsidi BBM hanya secara tak langsung –yaitu saat dia bisa membeli pupuk dengan harga lebih murah daripada bila ongkos angkutan naik– sulit disamakan dengan seorang pedagang minyak yang memborong ribuan kiloliter BBM untuk diselundupkan ke luar negeri. Karena itu diperlukan sistem distribusi yang baru untuk “komoditi hajat hidup orang banyak” ini.

Ketiga adalah masalah intervensi asing. Di negara manapun IMF memang selalu menjadikan penghapusan subsidi sebagai salah satu cara yang dipandang ampuh dalam menolong perekonomian suatu negara. Dalam pandangan IMF, ekonomi sebuah negara sama dengan suatu perusahaan. Kesehatan perusahaan ditentukan oleh surplus atau defisitnya, atau selisih pemasukan dengan pengeluarannya. Karena itu, untuk mengurangi defisit, pemasukan harus ditingkatkan dan pengeluaran harus dikurangi. Peningkatan pemasukan berarti penaikan tarif pajak, peningkatkan jumlah wajib pajak (tax-cover-ratio) dan penjualan asset-asset BUMN (privatisasi). Sedang pengurangan pengeluaran antara lain dengan peningkatan efisiensi birokrasi, penghematan (rasionalisasi) pembangunan dan penghapusan subsidi secara bertahap. Langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi sering tidak mudah dilakukan, dan kadang berbenturan dengan kepentingan birokrat yang cenderung memandang proyek-proyek pembangunan sebagai “lahan basah”. Karena itu yang termudah adalah penghapusan subsidi. Bila yang disubsidi itu sembako (seperti di beberapa negara Afrika), maka subsidi sembako itu pula yang dianjurkan dikurangi. Demikian juga bila subsidi itu pada BBM atau pendidikan atau kesehatan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu memanggill IMF?

Awalnya adalah krisis moneter. Utang kita bertumpuk. Devisa kita ludes. Investor baru sulit didapatkan bila tidak ada penjamin. Dan IMF adalah penjamin itu. Padahal, krisis moneter terjadi setidaknya karena adanya beberapa faktor sistemik, seperti sistem ekonomi yang dianut, termasuk sistem moneter flat-money yang tidak ketat mengacu kepada suatu standar yang stabil seperti emas/perak, kemudian sistem ekonomi non riel, termasuk di antaranya sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada bunga dan bukan pada bagi hasil atau perdagangan riel, kemudian sistem pasar modal yang memungkinkan ekonomi tumbuh laksana balon (bubble–economy). Tentu saja selain faktor sistemik di atas, ada memang faktor “orang” yang menyangkut mental para pembuat kebijakan di negara ini, serta faktor “budaya” yang membuat “kegilaan” ini lepas dari kontrol masyarakat. Budaya kritik dan kontrol sosial kita kan belum benar-benar mapan.

Karena itu penyelesaian dari permasalahan BBM ini ternyata membutuhkan sejumlah solusi segar yang menyeluruh. Bahkan barangkali solusi ini membutuhkan paradigma yang segar. Dan khazanah syari’at Islam ternyata menyediakan solusi menyeluruh yang segar itu.

Syari’at memandang bahwa bahwa pemilik kekayaan alam yang volumenya sangat besar seperti sumber migas itu adalah rakyat. Negara hanyalah pengurus amanat rakyat untuk mengelolanya. Hasil migas ini sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara adil, misalnya untuk menyelenggarakan pendidikan, kesehatan, keamanan dan keadilan bagi semua warga secara murah –bahkan gratis. Jasa-jasa ini memang bukan barang yang langsung bisa diraba, namun berperan besar bagi berfungsinya suatu masyarakat secara berkelanjutan. Andaikata negara berkonsentrasi pada pemenuhan jasa-jasa ini, walau BBM dijual dengan harga pasar, orang sudah tidak begitu pusing memikirkan biaya berobat atau biaya sekolah. Tak akan ada lagi penyelundupan, dan Pak Tani yang sehari-hari memakai kayu bakar akan merasakan “subsidi” yang sama dengan konglomerat yang menghabiskan 40 liter perhari untuk mobil mewahnya. Sementara itu barangkali orang-orang jadi akan cenderung menggunakan kendaraan hemat BBM yang berarti ramah lingkungan, seperti sepeda, sehingga kualitas lingkungan kita juga akan membaik. Akses murah untuk pendidikan dan kesehatan akan membuat masyarakat kita lebih cerdas, lebih berpartisipasi positif dalam pembangunan, termasuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih masuk akal. Mereka juga akan lebih sulit diprovokasi untuk anarki. Sedang akses murah untuk keamanan dan keadilan akan membuat penegakan hukum bisa berjalan efektif.

Tentu saja politik distribusi ini harus disertai dengan syari’at Islam yang lain. Kaidah ushul mengatakan “ma lâ yatîmul wajib illa bihi, fahuwa wajib” (apa saja yang diperlukan untuk menyempurnakan yang wajib, hukumnya wajib pula). Karena itu, bagi kaum muslimin menguasai teknologi pencarian, pengambilan dan pengolahan BBM itu adalah wajib, seperti wajibnya sholat atau puasa. Untuk itu negara harus turun tangan. Iklim riset dan teknologi harus diciptakan, sehingga para ilmuwan dari seluruh dunia, apapun agamanya, berdatangan untuk menyumbangkan keahliannya. Hal yang sekarang biasa terlihat di negara-negara maju seperti USA, Eropa atau Jepang ini dulu juga pernah terjadi pada masa keemasan khilafah Islam.

Dan sistem ekonomi kita memang harus berganti paradigma. Sistem moneter berstandar emas/perak, sistem perbankan syari’ah, dan sistem syirkah syari’ah akan memperkuat kekebalan kita dari krisis moneter untuk kedua kalinya.

Juga seperangkat hukum Islam lainnya, seperti sistem penggajian dan evaluasi kinerja penyelenggara negara, akan mampu mencegah tindakan-tindakan kriminal dari aparat birokrasi. Di samping kontrol sosial atas penguasa dari masyarakat (amar ma’ruf nahi munkar) yang harus terus menerus ditumbuhkan melalui media massa dan aktivitas partai-partai politik, serta kontrol diri yang ditumbuhkan melalui ibadah ritual yang disyari’atkan.

Bila semua ini dijalankan, maka kita tidak perlu menghadapi krisis ekonomi, tidak perlu memanggil IMF, dan tidak perlu menjadi susah bila BBM memang harganya harus mengikuti pasar.

Oleh sebab itu, mengatasi problema BBM, adalah dengan menerapkan syari’at Islam secara kaffah, yakni syari’at yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, distribusi kepemilikan umum, teknologi, moneter, ekonomi perbankan, penyelenggaraan negara sampai amar ma’ruf nahi munkar. Jadi syari’at yang dimaksud bukan hanya syari’at untuk mengganyang kemaksiatan seperti perjudian, pelacuran atau minuman keras. Apalagi syari’at sekedar melakukan sholat dan doa bersama.

Syari’at Islam memang diturunkan Allah –Sang Pembuat alam, kehidupan dan manusia– untuk membantu mereka –siapapun juga, muslim ataupun non muslim, bahkan juga binatang dan tumbuh-tumbuhan– sebagai solusi problematika mereka, bukan untuk membebaninya.

 

 

About Blog Resmi Konferensi Khilafah Mahasiswa Sulawesi Tenggara

............ coming soon .........

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: